Tabel Perkembangan Inflasi di Provinsi Gorontalo. Sumber BPS Provisi Gorontalo.
Coolturnesia - Gorontalo - Di penghujung 2024, Provinsi Gorontalo mencetak prestasi terkait indeks harga konsumen (IHK). Di mana berdasarkan IHK dari fluktuasi harga-harga kebutuhan masyarakat, provinsi ke-32 itu membukukan inflasi tahunan terendah di Indonesia. Inflasi tahunan yang membandingkan inflasi pada Desember 2023 dengan Desember 2024, senilai minus 0,79 persen (Deflasi).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukanif, di awal Januari 2025, saat dilangsungkan pers rilis perkembangan IHK di Provinsi Gorontalo. Saat itu, Hanief didampingi, Pj. Asisten II Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, mewakili pemerintah provinsi setempat.
“Angka ini, Jauh lebih rendah dari angka nasional yang 1,57 persen,” ungkap Hanief.
Dia menjelaskan, sejak pertama kali dihitung, inflasi tingkat nasional sebesar 1,57 persen, merupakan inflasi tahunan terendah yang pernah terjadi. Sementara itu inflasi tahunan yang terjadi di Provinsi Gorontalo jauh lebih rendah, sebesar minus 0,79 persen year on year.
“Provinsi Gorontalo menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi,” tegas Hanief.
Deflasi tahunan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, menjadi penyumbang terbesarnya adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Di mana sektor pengeluaran satu ini mengalami deflasi senilai 3,34 persen, dengan andil terhadap deflasi senilai 0,79 persen.
Hal sebaliknya terjadi pada inflasi bulanan (Month to Month/m-to-m) provinsi tersebut. BPS Provinsi Gorontalo mencatat, inflasi bulanan yang membandingkan inflasi Desember terhadap November 2024, senilai 0,57 persen.
Hanif mengungkapkan, inflasi bulanan itu terbentuk dari inflasi yang terjadi di dua kota IHK, yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Di mana Kota Gorontalo mengalami inflasi 0,28 persen, sedangkan di Kabupaten Gorontalo mengalami inflasi 0,80 persen.(*as)
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah