Coolturnesia – Gorontalo Dalam rangka menyelesaikan To Do List (TDL) dan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada Aplikasi MonSAKTI, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan ke Satuan Kerja (Satker) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP), Alif Fahrudin, dan Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK), Leni Marlina, beserta Jajaran Staf. Pembinaan dilaksanakan di Satker BGP Provinsi Gorontalo, dan diikuti oleh para pengelola keuangan.               

Alif Fahrudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, para pengelola keuangan agar segera menindaklanjuti TDL dan TDK pada Aplikasi MonSAKTI, serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Gorontalo untuk pencatatan asset Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas renovasi lahan parkir seluas 100 m2.

Senada dengan apa yang disampaikan Alif, Leni Marlina mengatakan, jabatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang belum tersertifikasi, agar mengikuti kegiatan refreshment, berkoordinasi lebih lanjut dengan KPPN Gorontalo, melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA, untuk peningkatan nilai IKPA dan penginputan Capaian Output.

“Menghadapi akhir tahun anggaran, Kami akan melakukan percepatan penyerapan anggaran skala prioritas, sesuai kalender kegiatan yang telah disusun di awal tahun, setelah dilakukan pembukaan blokir anggaran (Automatic Adjustment),” ujar Muh Taufik.

“Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah banyak dibantu oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, sehingga bisa disajikan dengan memadai dan komprehensif,” sambungnya menerangkan lebih lanjut.

Sementara itu, Hendra Kuka menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker BGP Provinsi Gorontalo periode 30 Juni 2024, mengalami penurunan sebesar (Rp82,475,000) atau sebesar 84.74%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan itu disebabkan karena belum berjalannya rencana penerimaan PNBP fungsional untuk tahun 2024.

“Penerimaan PNBP fungsional yang direncanakan dari Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, belum dapat berjalan dikarenakan belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan PPGP secara mandiri pada tahun 2024 ini, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,” jelas Hendra.

“Tidak hanya itu, kekurangan SDM menjadi permasalahan dalam penyelesaian tugas dan Fungsi kami,” ujar Moh Sukri Hasan,

Persoalan yang cukup mendasar tersebut telah dieskalasi ke unit eselon I K/L, untuk penambahan SDM sesuai Analisis Beban Kerja.

Alif Fahrudin mengapresiasi penyelesaian LPJ Bendahara ke KPPN Gorontalo. Dia berharap apabila dijumpai kendala, dapat dikoordinasikan dengan KPPN atau kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Menutup pertemuan tersebut, Leni Marlina menyampaikan perlunya mengoptimalkan penerimaan PNBP, mengintensifkan koordinasi di internal satuan kerja, sehingga dapat dimitigasi permasalahan yang akan timbul. Hal itu perlu dilakukan agar penyusunan Laporan Keuangan menjadi lebih berkualitas. (*)