Coolturnesia - Gorontalo - Kejelasan dan perbaikan nasib tenaga honorer menjadi salah satu perhatian serta komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengikuti lanjutan coaching clinic secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kamis, 9 Januari 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Trizal Entengo, menjelaskan, kegiatan itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani nasib tenaga honorer di lingkup pemerintahan daerah.
"Coaching clinic ini merupakan tindak lanjut rapat yang dilaksanakan Rabu, 8 Januari 2025, untuk membahas solusi tenaga Non-ASN di Kabupaten Gorontalo," ujar Trizal.
Trizal menambahkan, dalam rapat sebelumnya, Menteri PANRB, Rini Widyantini, mendorong agar tenaga Non-ASN di instansi pemerintah daerah, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II. Pemerintah juga memperpanjang masa pendaftaran hingga 15 Januari 2025, untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga honorer.
"Kami berharap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, termasuk yang tercatat dalam data BKN dan memenuhi syarat bekerja lebih dari dua tahun, mendapatkan kejelasan terkait status mereka," kata Trizal.
Dalam coaching clinic tersebut, pemerintah menegaskan, bahwa tenaga honorer yang sudah masuk dalam basis data BKN, THK2, atau bekerja lebih dari dua tahun dapat tetap dipekerjakan.
"Mereka yang mengikuti seleksi PPPK tahap I pada Desember 2024 dan saat ini mengikuti pendaftaran tahap II akan tetap dianggarkan penggajiannya. Besarannya pun tidak boleh kurang dari gaji sebelumnya," terang Trizal.
Karenanya pemerintah daerah melalui masing-masing OPD akan menganggarkan gaji dan mempekerjakan kembali tenaga honorer, sambil menunggu hasil seleksi PPPK tahap I dan II.
Selain itu, bagi yang telah mendaftar CPNS tetapi tidak lolos, BKPSDM akan mengupayakan agar mereka dapat mengikuti PPPK tahap II dengan koordinasi lebih lanjut bersama BKN dan Kemenpan RB.
"Kami berupaya agar seluruh tenaga honorer di Kabupaten Gorontalo terakomodasi, baik melalui seleksi PPPK maupun solusi lainnya," tandasnya.(*)
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah