Asisten III Sekda Kabupaten Gorontalo Monitoring Proses Pemasukan DTKS.
Coolturnsia - Gorontalo - Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris Tome, memastikan data masyarakat miskin tercover akurat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pilolanga. Haris Tome memantau proses penginputan data masyarakat miskin, melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) bertempat di Kantor Desa Pilolalenga. Kamis (23-05-24).
Haris Tome yang juga Plh. Kadis Sosial itu menegaskan, tujuan memantau proses penginputan data itu adalah untuk memastikan kriteria yang diterapkan, dipenuhi dengan baik. Pasalnya, pemutakhiran DTKS dilakukan untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial, benar - benar tepat sasaran.
Menurutnya Aplikasi SIKS-NG dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penginputan serta verifikasi data. Sehingga informasi yang masuk dapat lebih akurat dan terpercaya.
"Banyak warga desa yang masih belum terdata dengan baik, dan ini adalah kesempatan kita untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan," ujarnya
Dia menambahkan, dengan menggunakan SIKS-NG, pemerintah dapat memantau dan memperbarui data secara real-time. Memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan bantuan dapat tercover dalam DTKS.
"Dalam sistem SIKS-NG, terdapat 8 kriteria utama yang harus dipenuhi untuk masuk dalam data DTKS. Kriteria tersebut mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan dasar, dan beberapa indikator kesejahteraan lainnya.
"Kami memastikan semua data yang diinput sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah," tambah Haris.
Dengan adanya monitoring dan penginputan data yang terus-menerus diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang luput dari perhatian pemerintah. Menurut Haris, program itu juga menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah