Coolturnesia - Gorontalo - Dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, sekaligus penajaman fungsi Kantor wilayah (Kanwil) sebagai Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory (TREFA), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. Jumat, 25 Oktober 2024. Kedatangan Tim Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PPAK) bersama Duta Transformasi Kelembagaan, diterima  Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Arman mahmud.

Beberapa pokok bahasan dikupas oleh Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (PSAPD), Mochamad Wahyudi, terkait pengembangan SIPD RI. Arman menyampaikan, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI masih tahap pengembangan, walaupun sudah ada progress dari yang sebelumnya. Beberapa fitur fitur baru sudah muncul. “Harapannya mulai dari siklus penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah tersedia di SIPD RI seperti halnya Aplikasi FMIS yang dikembangkan oleh BPKP,” terang Arman.

Arman menambahkan, jaringan tidak stabil saat konektivitas ke SIPD RI, sehingga perlu waktu lebih saat melakukan penginputan transaksi keuangan daerah.

Sementara itu, Wahyudi fokus menggali informasi terkait Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Temuan BPK, penggunaan Aplikasi Kinerja serta Aplikasi Persediaan yang digunakan untuk mencatat asset dan persediaan. Arman mengaku semua itu sudah ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, Kasi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK), Leni Marlina, menggali terkait penerimaan Jasa Giro sekaligus menyampaikan alasan DJPK masih meminta data ke Pemda untuk pencocokan data. Leni juga menghimbau agar berkoordinasi dengan Pemda Provinsi dan Kota Gorontalo, yang mendapatkan pembekalan dari Kemendagri cq Pusdatin atas pengembangan fitur-fitur baru di SIPD RI, agar seragam dalam penggunaannya.

Pelaksana Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP), Aulia Risa Amartya, menyampaikan terkait pemenuhan dokumen pendukung laporan ALCO setiap bulan berupa buku besar.

 Arman menjelaskan, untuk pendapatan komoditi Jagung masih menjadi andalan. Selain itu di bidang pariwisata sudah ada peningkatan, PAD berasal dari Pajak dan BPHTB, pajak atas penerangan jalan, serta PAD lainnya berasal dari Sewa BMD, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Denda atas keterlambatan pekerjaan serta jasa giro.

“Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di atas lahan Pemda Kabupaten Gorontalo dan Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo menjadi pendapatan Pemerintah Provinsi, sementara Retribusi Danau Limboto belum kami optimalkan sebagai pemasukan PAD,” ujarnya.

Beda yang disampaikan Duta Transformasi Kelembagaan, Mia Rahmania. Dia menebarkan pentingnya pencanangan Zona Integritas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel. Mia menyampaikan saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sedang membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di era modernisasi saat ini, penting memberikan pelayanan yang baik.

“Kami sangat terbuka apabila Pemda ingin belajar Zona Integritas ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo,” ucap Mia. 

Mia juga berpesan pentingnya Kerangka Penguatan Integritas (Three Lines Of Defence) mencegah sebelum terjadi.

“Kami telah sediakan saluran pengaduan yang dapat diakses di website dan media sosial kami,” sambungnya.

Arman mengatakan, pembangunan Zona Integritas di Pemda Kabupaten Gorontalo telah dihimbau oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sementara itu masih bertahap menuju ke sana.

“Bukti mendukung Zona Integritas, pemasangan PIN raih WTP di pakaian dinas yang kami kenakan,” ungkap Arman.

Menutup pertemuan, Wahyudi berharap agar tetap terjalin komunikasi dan saling mendukung menuju tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.(*)