Agustus 2022, Gorontalo Alami Deflasi 0,53 Persen. Sumber BPS Provinsi Gorontalo.
Coolturnesia – Gorontalo – Setelah Gorontalo mengalami puncak inflasi pada Juni lalu setinggi 1.65 persen, dan Juli 0,57 persen, sebaliknya Agustus 2022 Gorontalo alami deflasi 0,53 persen. Hal itu menunjukkan dalam kurun waktu Agustus tahun ini, harga-harga kebutuhan masyarakat di kota Gorontalo pada umumnya mengalami penurunan.
Penurunan harga tersebut ditunjukkan turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus dibandingkan Juli 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mencatat, IHK Agustus 2022 sebesar 111,38 persen, jauh lebih rendah dibanding IHK Juli yang mencapai 111,97. Selisih inilah yang menunjukkan terjadi deflasi 0,53 di Gorontalo.
“Agustus 2022, kita mengalami deflasi sebesar minus 0,53 persen. Ini merupakan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Juli dan Agustus 2022,” ungkap Kepala BPS Provinsi Gorontalo.
Deflasi yang terjadi itu, menurut Mukhamad Mukhanief, lebih besar dari pada deflasi nasional yang mencapai angka 0,3 persen. Masih menurut Hanief, Deflasi di Gorontalo lebih disebabkan oleh menurunnya harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau.
Jika sebelumnya harga bawang merah, cabai rawit, tomat (Barito) dan minyak goreng menjadi empat komoditi yang menggeret naik inflasi di Gorontalo, pada Agustus keempatnya memberikan andil terbesar pada deflasi. Dalam kurun waktu agustus 2022, keempatnya mengalami penurunan harga.
“Biasanya inflasi dipicu oleh cabai rawit, bawang merah, tomat dan minyak goreng, justeru keempat ini yang sekarang menjadi penyumbang utama deflasi,” terang Hanief.
Meski pada umumnya terjadi deflasi, namun ada juga komoditi yang mengalami inflasi, seperti bahan bakar rumah tangga, ikan layang dan ikan mujair. Termasuk harga rokok kretek filter.
Sementara itu, inflasi tahun kalender di Gorontalo sebesar 3,98 persen. Sedangkan inflasi tahunan (year on year) senilai 4,19 persen.(*as)
Konten Terkait
0 Comments
Leave A Comment
Coolturpedia Terkini
Pemkab Gorontalo Gandeng BPKP, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah